Sabtu, 25 Mei 2013, 14:37 WIB 
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Persatuan Indonesia (Perindo) menyatakan
sikap perlawanan terhadap DPRD DKI Jakarta terkait dengan upaya
pemakzulan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Perindo, upaya pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD DKI merupakan aksi gelap mata para anggota dewan tersebut yang merasa terganggu dengan kehadiran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kami melihat kehadiran Jokowi membatasi gerak oknum-oknum DPRD yang suka bermain-main dengan kebijakan dan anggaran," kata Wakil Ketua Umum Perindo Andi Saiful Haq, Sabtu.
Andi menambahkan seharusnya DPRD DKI mendukung kebijakan yang memperhatikan rakyat kecil, bukannya malah sibuk memikirkan cara-cara untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya.
"Ini sudah melampaui batas dan kami akan mengadakan perlawanan terhadap upaya-upaya semacam ini," kata Andi.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap DPRD DKI, organisasi masyarakat (ormas) itu menyatakan lima sikap tegas, yakni pertama, menolak dan melawan upaya pemakzulan Jokowi oleh DPRD DKI Jakarta karena merupakan upaya penggunaan kekuasaan untuk mendongkel pemimpin yang telah dipilih dengan cinta, dengan alasan yang tidak jelas.
"Kedua, menyerukan ke seluruh kader Perindo DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mengamankan keputusan organisasi ini. Berdiri di garda terdepan melawan kehendak DPRD DKI Jakarta yang antikepentingan rakyat banyak. Perindo akan segera menggelar aksi massa untuk menghadang rencana jahat tersebut," ujar Andi.
Ketiga, siapa pun anggota DPRD DKI Jakarta yang bertanda tangan dan terlibat dalam upaya pemakzulan tersebut wajib untuk diberhentikan oleh partai politik yang mengusungnya, atau Perindo akan melihat ini sebagai sikap partai politik yang ikut serta mendongkel Jokowi.
"Keempat, kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak lagi memilih partai politik, anggota DPRD, maupun wakil-wakil rakyat lain yang terlibat dalam upaya pemakzulan ini," tambah Andi.
Kelima, Perindo mengajak seluruh warga DKI Jakarta yang terhormat dan bermartabat untuk turun kejalan, menolak, dan melawan upaya pemakzulan tersebut.
"Kalau kita diam, maka sama saja dengan menggadaikan nasib anak cucu kita kepada parta-partai yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak," tambah Andi.
Menurut Perindo, upaya pemakzulan yang dilakukan oleh DPRD DKI merupakan aksi gelap mata para anggota dewan tersebut yang merasa terganggu dengan kehadiran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Kami melihat kehadiran Jokowi membatasi gerak oknum-oknum DPRD yang suka bermain-main dengan kebijakan dan anggaran," kata Wakil Ketua Umum Perindo Andi Saiful Haq, Sabtu.
Andi menambahkan seharusnya DPRD DKI mendukung kebijakan yang memperhatikan rakyat kecil, bukannya malah sibuk memikirkan cara-cara untuk menurunkan Jokowi dari jabatannya.
"Ini sudah melampaui batas dan kami akan mengadakan perlawanan terhadap upaya-upaya semacam ini," kata Andi.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap DPRD DKI, organisasi masyarakat (ormas) itu menyatakan lima sikap tegas, yakni pertama, menolak dan melawan upaya pemakzulan Jokowi oleh DPRD DKI Jakarta karena merupakan upaya penggunaan kekuasaan untuk mendongkel pemimpin yang telah dipilih dengan cinta, dengan alasan yang tidak jelas.
"Kedua, menyerukan ke seluruh kader Perindo DKI Jakarta dan sekitarnya untuk mengamankan keputusan organisasi ini. Berdiri di garda terdepan melawan kehendak DPRD DKI Jakarta yang antikepentingan rakyat banyak. Perindo akan segera menggelar aksi massa untuk menghadang rencana jahat tersebut," ujar Andi.
Ketiga, siapa pun anggota DPRD DKI Jakarta yang bertanda tangan dan terlibat dalam upaya pemakzulan tersebut wajib untuk diberhentikan oleh partai politik yang mengusungnya, atau Perindo akan melihat ini sebagai sikap partai politik yang ikut serta mendongkel Jokowi.
"Keempat, kami mengajak seluruh warga DKI Jakarta untuk tidak lagi memilih partai politik, anggota DPRD, maupun wakil-wakil rakyat lain yang terlibat dalam upaya pemakzulan ini," tambah Andi.
Kelima, Perindo mengajak seluruh warga DKI Jakarta yang terhormat dan bermartabat untuk turun kejalan, menolak, dan melawan upaya pemakzulan tersebut.
"Kalau kita diam, maka sama saja dengan menggadaikan nasib anak cucu kita kepada parta-partai yang tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat banyak," tambah Andi.
| Redaktur : Taufik Rachman |
| Sumber : antara |
FOTO TERKAIT:
VIDEO TERKAIT:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar